Breaking News

Jalan Konstitusi

Penulis: Djadjat Sudradjat Dewan Redaksi Media GroupPada: Jumat, 24 Mei 2019, 05:30 WIB


KERUSUHAN itu akhirnya terjadi juga di Jakarta. Kericuhan yang dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, juga saya. Meski secara umum Polri dan TNI bisa sabar dan tegas menghadapi massa, bentrokan pun tak terhindarkan. Kita mafhum, aksi massa dalam tegangan politik tinggi punya potensi menjadi chaos, menjadi kacau.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei dan juga bulan Ramadan tak mendekatkan ukhuwah kita, tetapi justru merenggangkan bangsa ini. Dua hari aksi massa, meski dijamin konstitusi, tak hanya memundurkan demokrasi, tapi juga bisa menjadi preseden buruk bagi politisi lain, yakni tak menerima kekalahan.

Aksi massa sebagai bentuk pernyataan protes pada KPU dan Bawaslu yang dijanjikan damai pun ternodai. Beberapa hari sebelum pengumuman hasil penghitungan suara Pemilu 2019 pada 22 Mei, Densus 88 menangkap 29 terduga teroris di berbagai lokasi. Mereka akan melakukan aksi amaliah saat demonstrasi terjadi pada hari pengumuman pemilu.

Beruntung memang tak ada ledakan bom dari para teroris. Namun, jatuh juga korban jiwa dan yang terluka. Ada markas polisi dibakar, kendaraan dirusak, beberapa bangunan dilempari batu, dan pasti membuat ketakutan warga. Aktivitas ekonomi terganggu. Potensi kerugian Pasar Tanah Abang, misalnya, setara Rp200 triliun. Persepsi investor ternodai.

Pesta demokrasi yang mestinya mengakhiri berbedaan justru menjadi ketegangan baru. Padahal, banyak pemimpin negara memberi ucapan selamat. Beberapa pemantau asing bahkan memuji Pemilu 2019 di Indonesia sukses dan damai. Namun, di dalam negeri, oleh oposisi, hasil kerja KPU yang berbiaya Rp25 triliun dan lebih dari 600 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara gugur, dinegasi. Namun, di bawah tekanan serupa itu, KPU bergeming. Ia tetap mengumumkan hasil Pemilu 2019, bahkan sehari lebih awal dari waktu yang dijadwalkan 22 Mei.

Dari 34 provinsi, Jokowi-Amin menang di 21 provinsi dan dari 154.257.601 suara sah, pasangan 01 memperoleh 85.607.362 suara (55,50%) dan pasangan 02 memperoleh 68.650.239 suara (44,50%). Selisih suara kedua pasangan itu terpaut jauh, yakni 16.594.335 suara. Ada sembilan partai memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary treshold) di DPR. PDIP (memperoleh 128 kursi), Golkar (85 kursi), Gerindra (78 kursi), NasDem (59 kursi), PKB (58 kursi), Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi), dan PPP (19 kursi).

Prabowo-Sandi akhirnya akan 'bermain' dalam koridor konstitusi, yakni mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK setelah sebelumnya tak menggubrisnya. Lewat rekaman di Youtube, Prabowo juga meminta peserta aksi tak anarkistis, tak melanggar konstitusi, dan segera pulang untuk melaksanakan makan sahur. Meski terlambat, kita apresiasi langkah Prabowo-Sandi. Di MK, gugatan sengketa dibahas serius oleh para ahli hukum terbaik dari kedua belah pihak. Sembilan hakim MK siap pula memproses gugatan itu. Rakyat pun mendapatkan pelajaran berharga.

Berjuang di jalur konstitusi, tidak saja lebih bermartabat, tetapi ini mengajarkan kepada publik bahwa taat konstitusi ialah contoh terbaik dalam berdemokrasi. Demokrasi tanpa kepatuhan pada hukum dan selalu mengandalkan aksi jalanan yang berpotensi anarkistis akan membuat demokrasi jadi loyo. DI MK jika tuduhan kecurangan dibuktikan bisa saja mengubah keputusan KPU.

Jalur konstitusional telah dipilih Prabowo-Sandi. Namun, kubu 02, terutama Amien Rais yang kerap memprovokasi harus menjaga ucapannya. Amienlah yang punya andil besar keterbelahan publik lewat analogi agama (Islam) yang dia lontarkan dalam konteks politik hari ini. Amien yang melontarkan gagasan people power diubah menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat. Mantan Ketua MPR ini pula yang menganalogikan kontestasi politik serupa Perang Badar, yakni konflik bersenjata antara umat muslim pengikut Muhammad versus kaum Quraish di abad ke-7 di Arab.

Amien juga menggolongkan partai yang berkoalisi di kubu Prabowo-Sandi sebagai partai Tuhan sementara lawannya sebagai partai setan. Analogi yang amat berbahaya sebab bisa membangkitkan gairah perlawanan yang tajam. Pemilihan presiden ialah kontestasi politik biasa. Tak ada hubungannya dengan Islam versus musuh Islam. Bukankah, kedua pasang calon presiden sama-sama muslim dan dipilih oleh mayoritas muslim juga?

Dalam unjuk rasa pada 22 Mei, secara terang-terangan pula Amien menuduh polisi yang menembak umat Islam seperti PKI. Padahal, belum tentu penembaknya Polri. Korps Bhayangkara ini membantah, Polri dan TNI tak dibekali peluru tajam. Jika ada peluru tajam, itu bukan dari Polri dan TNI. Ini kata Kapolri Tito Karnavian.

Polri telah menangkap lebih dari 300 perusuh. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan telah tahu pula dalang kerusuhan itu. Presiden Jokowi telah pula memberi warning tegas kepada siapa pun yang mengganggu keamanan negara. "Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas (para perusuh) sesuai aturan hukum yang berlaku," katanya.

Sekali lagi kita apresiasi jalan konstitusi Prabowo-Sandi. Semoga ini kehendak pilihan ini tak ditarik kembali. Namun, menangkap begitu banyak pelaku kerusuhan tanpa menangkap dalangnya, terasa tak adil. Terlalu sayang negeri ini yang didirikan dengan tumpahan darah dan air mata dikorbankan hanya untuk ambisi kekuasaan segelintir orang.

***

Tidak ada komentar

Halaman